Mamuju – Kupokada.co – Fenomena anak putus sekolah (APS) di Sulawesi Barat masih menjadi pekerjaan rumah serius yang belum terselesaikan. Di tengah upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas pendidikan, fakta bahwa masih ada anak yang meninggalkan bangku sekolah menunjukkan perlunya kehadiran negara secara lebih nyata dan menyentuh akar persoalan.
Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menegaskan bahwa persoalan anak putus sekolah tidak boleh ditangani secara permukaan. Menurutnya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengurai penyebab utama mengapa anak tidak melanjutkan pendidikan, apakah karena keterbatasan sarana, kondisi ekonomi keluarga, faktor mental, atau bahkan persoalan tenaga kerja.
“Pertama kita cari akar masalahnya, bisa saja banyak terjadi, saya belum mendapatkan laporan berapa bangku yang tersedia di SMP kelas 3 dengan bangku yang tersedia di SMA dan SMK, nah kalau itu selisih berarti itu salah satu akibatnya adalah sarana, tapi kalau ternyata seimbang berarti ada masalah apakah persoalan ekonomi, ataukah persoalan mental, bisa juga persoalan tenaga kerja,” tutur Suhardi Duka, Selasa 13 Januari 2026.
SDK menilai, tanpa pemetaan yang jelas, kebijakan yang diambil berpotensi tidak tepat sasaran. Karena itu, ia menekankan pentingnya data dan analisis menyeluruh sebelum pemerintah melakukan intervensi kebijakan.
“Kalau semua itu bisa ketahui barulah di situ kita bisa mengambil kebijakan-kebijakan apa yang kita intervensi,” jelas SDK.
Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa anak putus sekolah bukan persoalan kecil yang bisa dibiarkan berlarut-larut. Ia menyebut persoalan tersebut berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia dan masa depan daerah.
“APS, Anak putus sekolah, itu adalah masalah dan tak boleh dibiarkan terus menerus seperti itu, dengan demikian upaya untuk meningkatkan IPM kita bisa kita naikkan,” jelasnya.
Pada tahun 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Barat tercatat mengalami kenaikan satu poin. Namun, SDK menilai capaian tersebut belum maksimal jika persoalan APS masih terjadi. Ia menargetkan IPM Sulbar dapat didorong ke kisaran 75 hingga 76 apabila persoalan anak putus sekolah ditangani secara serius dan berkelanjutan.
Sebagai langkah konkret, dalam pertemuan bersama Komisi IV DPRD Sulbar dan Dinas Pendidikan, muncul usulan pembentukan tim khusus untuk mengidentifikasi penyebab utama anak putus sekolah. Tim ini diharapkan mampu menelusuri kondisi riil di lapangan, mulai dari situasi sekolah, latar belakang ekonomi keluarga, hingga faktor sosial lainnya.
Usulan tersebut disambut positif oleh Gubernur Sulbar. Ia membuka peluang pembentukan tim terpadu yang melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga lembaga sosial.
“Boleh, boleh kita bentuk itu tim, apakah tim terpadu pemerintah atau melibatkan kabupaten, melibatkan lembaga sosial bisa juga, saya sambut baik,” ujarnya.
